KKN: Kuli-ah Kerja Nyata?

Sebentar lagi Kuliah Kerja Nyata (KKN) antarsemester kembali datang. Kegiatan tahunan yang konon telah menjadi trademark tersendiri bagi UGM ini rupanya belum banyak mengalami perubahan, termasuk dalam hal pembenahan.

Samar-samar saya mendengar dan membaca berbagai komentar dari mahasiswa angkatan 2009 yang akan melaksanakan KKN bulan Juli nanti. Komentar-komentar tersebut ternyata belum beranjak dari ketidakjelasan berbagai informasi, ”ketidakpedulian” LPPM pada kebutuhan tiap kelompok KKN akan mitra pendanaan, pada bagaimana birokrasi ke kepala daerah sehingga mahasiswa tidak diperas uangnya (karena seharusnya yang dimanfaatkan adalah ilmu dan tenaganya), serta birokrasi yang berbelit-belit dan tidak jelas alurnya.

Hmmm.... rasanya masih belum ada perubahan menuju arah yang lebih baik secara signifikan. Di bawah ini saya kutipkan sedikit tulisan dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) KKN yang saya tulis setahun lalu. Semoga kritik yang ada di dalamnya tidak kembali muncul pada LPK tahun ini ;)

(Romawi I hanya berisi uraian program KKN yang saya laksanakan beserta laporan dan evaluasinya)

II. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, program-program yang direncanakan oleh mahasiswa KKN-PPM UGM telah terlaksana dengan baik, lancar dan dapat diterima oleh masyarakat. Sambutan baik masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan KKN-PPM UGM menjadi faktor utama terlaksananya program-program tersebut. Selain itu, kerjasama yang baik dari para perangkat desa, dinas terkait serta pemuda-pemudi pun turut menjadi faktor pendukung terlaksananya berbagai program tersebut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat banyak kekurangan yang seharusnya tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Mungkin saja apa yang diberikan oleh KKN-PPM UGM berbeda dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Hal itu bukan merupakan kesalahan siapapun, hanya saja, masing-masing pihak tentu memiliki kepentingan serta argumennya sendiri dalam mengambil keputusan.

Sempat terdengar beberapa pertanyaan dan masukan, mengapa program-program KKN-PPM UGM tidak menyentuh wilayah dusun asli penduduk shelter yang ternyata masih ditinggali beberapa kepala keluarga.

Hal-hal tersebut memang bukan sesuatu yang harus dipikirkan dan ditanggapi secara serius, sebab sejak awal tema, wilayah kerja serta sasaran program KKN-PPM UGM ini adalah masyarakat di Shelter Dongkelsari, namun tidak ada salahnya hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana ke depannya.

Dengan terlaksananya semua program ini, kami berharap tujuan dari program-program tersebut dapat tercapai, dan masyarakat bisa mengambil manfaat darinya. Selain itu, keberlanjutan program-program tersebut pun menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, karena jika tidak, maka semuanya hanya akan menjadi formalitas syarat kelulusan bagi mahasiswa saja, tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat.

Terima kasih kami ucapkan bagi seluruh pihak yang telah membantu dan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Semoga apa yang telah dilaksanakan bisa menjadi acuan untuk membuat KKN di tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi.

III. SARAN

Saran untuk kegiatan KKN-PPM di masa mendatang :

1. Mengingat perkembangan zaman yang pesat, rasanya perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai relevansi KKN-PPM yang diselenggarakan oleh LPPM UGM, terutama di wilayah sub-urban seperti desa-desa di berbagai kabupaten di Propinsi DIY, apakah masih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Karena kasus yang banyak ditemui pada KKN di wilayah sub-urban ialah besarnya gap antara apa yang diminta oleh masyarakat dengan apa yang diberikan oleh KKN, sehingga keduanya menjadi sama-sama tidak optimal. Masyarakat sub-urban memiliki tuntutan-tuntutannya sendiri yang terkadang masih belum mampu dipenuhi oleh KKN-PPM. Jika memang ke depannya KKN-PPM lebih relevan diselenggarakan di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa, untuk masyarakat yang masih benar-benar membutuhkan, maka perlu peninjauan ulang pula terhadap LPPM, mengenai kesanggupannya untuk mendukung hal tersebut, mengingat perannya sebagai penyelenggara KKN-PPM itu sendiri.
2. Sebagai akademisi, sebisa mungkin keterlibatan mahasiswa dalam KKN-PPM adalah sebatas partisipasi tenaga, waktu dan pikiran, bukan biaya untuk program-program itu sendiri. Rasanya kurang adil ketika segala keperluan KKN, mulai sejak pembentukan tema, negosiasi, pencarian dana hingga pembiayaan program (jika tidak berhasil mendapatkan mitra) semuanya ditanggung oleh mahasiswa.
Di sini saya mempertanyakan peran LPPM sebagai sebuah supporting system sekaligus penyelenggara KKN-PPM itu sendiri.